Demo Hari Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah 

PERSINVESTIGASI.COM, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).

Sebagian massa berhasil menembus penjagaan aparat dan menggelar aksi di pinggir kolam Bundaran HI. Mereka membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan “All Eyes on Karhutla” dan “Prabowo-Gibran Gagal Total”.

Namun, sebagian peserta aksi lainnya tertahan di depan Gedung UOB, beberapa ratus meter dari Bundaran HI, setelah diadang aparat kepolisian dan personel TNI Angkatan Darat (AD).

Sejumlah peserta demonstrasi sempat berlari dan berupaya menerobos barikade aparat. Mereka kemudian dikejar petugas. Situasi tersebut juga berdampak pada arus lalu lintas, dengan Jalan Sudirman menuju Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin dilaporkan ditutup.

Salah seorang peserta aksi dari perguruan tinggi di Jawa Barat, Rian, menyayangkan tindakan aparat yang menghalangi massa untuk menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, ia menilai kebebasan menyampaikan pendapat perlu dihormati dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa.

Lima Tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil

Aksi tersebut digelar oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat atau Seruan Kedaulatan Rakyat (Sadar). Dalam keterangan resminya pada Selasa (27/10/2026), kelompok tersebut menyatakan akan kembali menyuarakan tuntutan kepada pemerintah sekaligus menagih pertanggungjawaban atas janji politik dan amanat konstitusi.

“Kami akan meneruskan suara yang sama, menagih tanggung jawab negara, dan menegaskan rakyat bukan objek dalam penyelenggaraan negara,” demikian pernyataan Komite Sadar.

Komite Sadar terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, BEM Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.

Mereka menilai pemerintah perlu mempertanggungjawabkan janji politik yang tertuang dalam Asta Cita serta menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi:

1. Penanganan karhutla dan penegakan hukum terhadap korporasi

Massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

2. Menghentikan pemborosan anggaran negara

Mereka meminta pemerintah menghentikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai boros untuk kepentingan politik melalui program-program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

3. Menurunkan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar

Komite Sadar menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh masyarakat.

4. Menghentikan penyalahgunaan hukum dan memberantas KKN

Massa mendesak agar hukum tidak digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan. Mereka juga meminta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dilakukan secara serius.

5. Memulihkan kebebasan berpendapat dan menuntaskan pelanggaran HAM

Mereka menuntut pemulihan kebebasan menyampaikan pendapat, penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.

Komite Sadar menegaskan bahwa lima tuntutan tersebut merupakan bentuk penagihan tanggung jawab kepada pemerintah atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi.

“Tuntutan ini adalah penagihan tanggung jawab atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi,” demikian pernyataan kelompok tersebut.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini pun menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik serta mendesak pemerintah agar lebih serius menanggapi persoalan lingkungan, pendidikan, anggaran negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Sumber: Tempo 

Editor: Fitri