Pekerja Tersengat Listrik Saat Bertugas, Aktivis Riau Desak PLN Buka Hasil Investigasi

Pertanyakan SOP Keselamatan PLN

Pekerja Tersengat Listrik Saat Bertugas, Aktivis Riau Desak PLN Buka Hasil Investigasi
Foto : Aktivis Riau Cep Permana Galih dan Korban Kecelakaan Kerja

PERSINVESTIGASI.COM, PEKANBARU – Aktivis Riau Cep Permana Galih mendesak PT PLN memberikan penanganan serius dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap kecelakaan kerja yang menimpa Uci Harahap alias Uchhi Monopo, yang disebut sebagai pekerja lapangan/mitra kerja PLN pada bagian Pemeliharaan (HAR) atau tenaga outsourcing.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi, 19 September 2026, di Jalan AMD, sekitar kawasan pemakaman, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, yang berada dalam wilayah kerja ULP Kota Timur.

Berdasarkan informasi yang diterima, saat kejadian terdapat dua petugas dan dua pengawas. Korban tengah berada di atas tiang listrik untuk melakukan pekerjaan ketika terjadi masuknya penyulang, sehingga ia mengalami sengatan listrik dan luka bakar.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk pengamanan jaringan sebelum pekerjaan dilakukan. Namun, penyebab teknis serta besaran tegangan yang terlibat masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan investigasi resmi.

Cep mempertanyakan apakah perangkat pembumian pengaman atau earthing set telah dipasang sesuai prosedur, apakah jaringan benar-benar telah dipastikan bebas tegangan, serta bagaimana koordinasi antara petugas lapangan, pengawas dan pengatur jaringan berlangsung saat pekerjaan dilakukan.

“Kalau prosedur pengamanan sudah dijalankan, harus dijelaskan mengapa pekerja masih bisa terkena sengatan listrik. Apakah earthing set terpasang, jaringan sudah dipastikan aman, dan komunikasi antarpihak berjalan sebagaimana mestinya? Semua itu harus diperiksa,” ujar Cep.

Menurutnya, pengawasan dalam pekerjaan berisiko tinggi tidak boleh sekadar formalitas. Setiap tahapan pekerjaan harus dipastikan memenuhi standar keselamatan sebelum pekerja berada di titik kerja.

Ia juga meminta kondisi luka korban menjadi bagian dari pemeriksaan medis dan investigasi teknis untuk mengetahui mekanisme kecelakaan secara objektif. Cep menilai tidak boleh ada kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan resmi diperoleh.

“Jangan mendahului hasil investigasi. Tetapi karena sudah terjadi kecelakaan dan ada korban, PLN harus menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Minta Penanganan Korban dan Investigasi Transparan

Cep meminta PLN memastikan korban memperoleh perawatan dan hak-haknya secara layak sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keselamatan serta masa depan pekerja harus menjadi perhatian utama setelah kecelakaan terjadi.

Ia juga mendesak jajaran PLN terkait, di antaranya GM PLN UID Riau dan Kepulauan Riau Didik Wicaksono, Manager PLN UP3 Pekanbaru Wila Wilsriza, Manager PLN ULP Kota Timur Marwan Sholeh, serta pihak manajemen lainnya, memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami mendesak agar persoalan ini ditangani secara serius dan tidak ditutup-tutupi. SOP, pengawasan, komunikasi, pengamanan jaringan hingga penanganan korban harus diperiksa secara menyeluruh,” tegasnya.

Selain itu, dugaan adanya miskomunikasi atau kegagalan koordinasi antara pihak pengawas, pengatur jaringan dan petugas lapangan diminta menjadi bagian dari investigasi. Jika nantinya ditemukan pelanggaran atau kelalaian, Cep meminta pihak yang terbukti bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai aturan.

Siap Bawa Persoalan ke Tingkat Pusat

Cep menyatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius dan transparan di daerah.

“Kami siap melaporkan persoalan ini ke PLN pusat. Bahkan, jika diperlukan, kami akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia agar kecelakaan kerja ini menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Ia juga meminta Riki Riyadi selaku Manajer PT PLN Electricity Services Unit Pelaksana 6 Riau dan Kepulauan Riau memberikan perhatian terhadap kondisi korban dan memastikan penanganan berjalan sebagaimana mestinya.

Terkait tuntutan pemberian sanksi hingga pencopotan pejabat, Cep menegaskan keputusan tersebut harus didasarkan pada hasil investigasi.

“Kalau pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran SOP, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan. Keselamatan pekerja tidak boleh dikompromikan,” katanya.

Cep menilai kasus tersebut menjadi momentum bagi PLN untuk mengevaluasi sistem keselamatan kerja, khususnya pada pekerjaan jaringan listrik yang memiliki risiko tinggi.

“Ini bukan hanya persoalan satu pekerja. Keselamatan seluruh petugas lapangan harus menjadi prioritas. Kami meminta PLN menangani korban, menjelaskan kronologi, melakukan investigasi secara transparan, dan memperbaiki sistem keselamatan apabila ditemukan kekurangan,” tutupnya.

Sumber: Thilasia id

Editor : Fitri